Soal, dan Kunci Jawaban PAS PPKn SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Dilengkapi Dengan Kisi-kisi

Soal, dan Kunci Jawaban PAS PPKN SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021 – Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) sangat berarti bagi bapak dan ibu guru untuk dijadikan referensi pada saat Penilaian Akhir Semester tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal, dan kunci jawaban PAS PPKN SMP Kelas 9 semester ganjil kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021, serta dilengkapi dengan kisi-kisi penulisan soalnya.

Berikut Soal dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) PPKN SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dibuat Tim MGMP PPKN SMP Kabupaten Indramayu :

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan pemberontakan berikut ini!

Dari tabel di atas pemberontakan yang berupaya memecahkan persatuan dan kesatuan pada periode 1950-1959 ditunjukkan dengan nomor ....

A. 1, 2, dan 3

B. 1, 3, dan 5

C. 2, 4, dan 5

D. 2, 4, dan 6

2. Harapan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan antara lain karena ....

A. Presiden berasal dari militer

B. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan baik

C. Presiden lemah dalam mengontrol lembaga negara lainnya

D. Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran

3. Tantangan dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi saat ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Sikap dan perilaku yang termasuk menurunkan rasa persatuan dan kesatuan itu adalah....

A. Aktif menebar rasa kebencian dan perpecahan antar warga setelah dilaksanakan pemilu

B. Terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan dalam mengekspresikan kemampuan diri.

C. Aktif dalam kegiatan organisasi partai politik untuk mengikuti pemilihan umum baik lokal maupun nasional.

D. Melakukan demonstrasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat

4. Pancasila berakar dari falsafah bangsa sehingga memenuhi syarat menjadi ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila itu mengandung makna bahwa….

A. Ideologi Pancasila berakar dari nilai-nilai yang dipaksakan oleh negara

B. Nilai dasar Pancasila bersifat tidak tetap dan melekat pada kelangsungan hidup Negara

C. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman

D. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tantangan nyata

5. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai dasar yang tertuang dalam kelima silanya. Salah satunya adalah nilai dasar persatuan yang dapat diwujudkan dalam bentuk….

A. Cinta tanah air dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya.

B. Sikap kekeluargaan dan tolong menolong antar sesama tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

C. Sikap religius dan saling menghormati antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

D. Menerapkan pola hidup sederhana, bekerja keras, berlaku adil dan menghargai karya orang lain.

6. Pancasila sebagai Ideologi terbuka mengandung dimensi idealisme yang artinya....

A. Sejumlah ide dan gagasan yang ada bersumber dari masyarakat sekitar

B. Nilai-nilai yang ada bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.

C. Mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat

D. Semua nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh

7. Perhatikan Lembaga-Lembaga Negara berikut ini!

Dari tabel di atas lembaga negara yang baru sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik ditunjukkan dengan nomor ….

A. 1, 3 dan 5

B. 2, 4 dan 7

C. 2, 5 dan 8

D. 4, 6 dan 8

8. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal ….

A. 27 ayat (1)

B. 27 ayat (3)

C. 28 ayat (1)

D. 28 ayat (3)

9. Perhatikan makna alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini!

1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan

2. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

3. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan

4. Pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia

5. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Dari pernyataan di atas yang termasuk makna alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditunjukkan dengan nomor ….

A. 1, 2, dan 3

B. 1, 3 dan 5

C. 2, 4 dan 5

D. 3, 4 dan 5

10. Kemerdekaan yang dicapai buka semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, melainkan juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, merupakan Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ....

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

11. Pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan” ini mengandung arti bahwa ....

A. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas golongan dan individu

B. Kepentingan pribadi penyelenggara negara diatas kepentingan negara dan golongan

C. Penyelenggara negara kepentingannya di atas kepentingan negara dan golongan

D. Kepentingan golongan diatas kepentingan pribadi dan penyelenggara negara

12. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara ....

A. Yang berkedaulatan rakyat

B. Melindungi segenap bangsa Indonesia

C. Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

D. Hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

13. Arti penting pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara yuridis adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi adalah….

A. Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah satu-satunya hukum yang harus ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

B. Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis saja.

D. Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai luhur Pancasila

14. Contoh sikap positif yang mencerminkan pokok pikiran kesatu Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di lingkungan keluarga adalah ....

A. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan saluran air desa

B. Hidup rukun dengan saudara laki-laki dan perempuan

C. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

D. Ikut serta dalam belajar kelompok

15. “Siswa yang mampu menjaga keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah,” adalah salah satu contoh sikap positif di lingkungan sekolah yang mencerminkan pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang

A. Keadilan sosial

B. Kedaulatan rakyat

C. Persatuan dan kesatuan

D. Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

16. Perhatikan sikap warga negara berikut ini!

1. tidak memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama

2. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

3. tidak mencampuri urusan ibadah agama lain

4. saling menghormati agama lain

Manakah dari sikap di atas yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nomor....

A. 1, 2 dan 3

B. 1, 2 dan 4

C. 1, 3 dan 4

D. 2, 3 dan 4

17. Kedaulatan dimiliki oleh setiap negara merdeka di seluruh dunia, termasuk Negara Republik Indonesia. Makna yang dapat dipahami dari kedaulatan itu adalah …

A. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara

B. Kekuasaan negara untuk mempengaruhi negara lain

C. Kesetaraan negara yang merdeka dengan negara maju

D. Kemampuan negara untuk bekerja sama dengan negara lain

18. Kedaulatan dalam suatu negara memiliki empat sifat pokok. Salah satunya adalah sifat “tidak terbatas” yang memiliki arti bahwa kekuasaan itu ....

A. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain

B. Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

C. Tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti

D. Merupakan satu satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain.

19. Pernyataan berikut ini bukan merupakan pokok-pokok pemikiran teori kedaulatan negara ….

A. Keberadaan hukum merupakan kehendak negara

B. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam negara

C. Hukum dan segala kegiatan pemerintahan merupakan kehendak negara

D. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri

20. Perhatikan prinsip-prinsip kedaulatan berikut ini!

1. Negara Indonesia adalah negara hukum

2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden

3. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik

4. Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR

5. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

6. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR

Berdasarkan pernyataan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor …

A. 1, 2, 3 dan 5

B. 1, 4, 5 dan 6

C. 2, 3, 4 dan 5

D. 2, 3, 5 dan 6

21.Perhatikan Perbandingan Demokrasi berikut ini!

Perbandingan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis yang tidak benar ditunjukkan oleh nomor ….

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

22. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang tekait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut adalah merupakan asas pemilihan umum yakni ….

A. Langsung

B. Umum

C. Jujur

D. Adil

23. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut, dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Demokrasi parlementer terjadi pada tahun ….

A. 1945 – 1959

B. 1959 – 1966

C. 1966 – 1998

D. 1998 – Sekarang

24. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang Dasar RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu bentuk federasi, dengan sistem pemerintahan semiparlementer. Hal ini disebabkan oleh ….

A. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/sultan/kaisar.

B. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara

C. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen/DPR

D. Perdana menteri diintervensi Presiden.

25. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, yakni ….

A. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11)

B. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 10)

C. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (pasal 15)

D. Membuat undang-undang bersama DPR (pasal 20 ayat (2)

II. Jawablah Pertanyaan ini dengan benar!

26. Sistem perekonomian yang dikembangkan Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33. Sebutkan 2 hal yang menyatakan sistem ekonomi Indonesia didasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

27. Jelaskan 2 makna prinsip-prinsip negara Indonesia yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

28. Jelaskan pokok pikiran ketiga dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

29. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Jelaskan arti bentuk kedaulatan ke dalam!

30. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebutkan 2 tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir?

KUNCI JAWABAN

41. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

3 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4 perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(hal 22 Buku PPKn Siswa Kelas IX, 2018)

42 1. tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara

2. ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar

3. bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan

4. dasar negara, yaitu Pancasila

(hal 38 Buku PPKn Siswa Kelas IX, 2018)

43 Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat)

(hal 41 Buku PPKn Siswa Kelas IX, 2018)

44 Kedaulatan kedalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengadung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(hal 55 Buku PPKn Siswa Kelas IX, 2018)

45. 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945