Soal PH PPKn Kelas 7 Semester 1 Materi Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD 1945

Sunday, September 12, 2021

 

UUD 1945 (Gambar MTs Maarif Gondang)


Soal PPKn Kelas 7 Semester Ganjil Materi Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 - Bagi bapak dan ibu guru SMP yang mengajar semester ganjil sudah dilalui beberapa minggu, dan biasanya bapak dan ibu guru akan disibukkan dengan membuat soal untuk penilaian harian yang sesuai dengan kurikulum 2013. 


Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal-soal penilaian harian mata pelajaran PPKn Kelas 7 Semester Ganjil Materi Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 yang mungkin bisa dijadikan referensi. 


Soal Penilaian Harian khususnya pelajaran PPKn Kelas 7 Semester ganjil dengan Materi Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 yang dikutip dari Modul PJJ PPKn Kelas 7 Semester Gasal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 


Berikut soal penilaian harian PPKn Kelas 7 Semester Ganjil Materi Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 :


1. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara disebut ....

A. konstitusi

B. konvensi 

C. norma hukum 

D. undang-undang


2. Konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. 

Pernyataan tersebut adalah pengerian konstitusi menurut ….

A. E.C. Wade

B. Herman Heller 

C. CF. Strong 

D. Sri Soemantri


3. Konstitusi dalam arti sempit adalah ….

A. konvesi 

B. hukum dasar

C. norma hukum 

D. undang-udang dasar


4. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya.

(2)Serta bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.

(3)Adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas perintah negaranya.

(4)Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdpat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya.

(5)Adanya keinginan suatu negara untuk menjadi negara kuat dan menguasai negara lain.

Alasan suatu negara perlu memiliki undang-undang dasar adalah seperti dalam pernyataan nomor ….

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (4) 


5. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut dimaksud memuat paham konstitualisme. Kedaulatan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 

Dengan demikian UnDang-UNdang Dasar merupakan sumber hukum tertnggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan ….

A. sumber segala sumber hukum di Indonesia 

B. sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya

C. kaidah hukum yang mendasar bagi berdirinya negara Indonesia

D. satu-satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia

 

6. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan ....

A. undang-undang dasar

B. dasar negara

C. Indonesia merdeka

D. kedaulatan negara


7. Dalam masa persidangan kedua BPUPKI dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai ....

A. Radjiman Wedyodiningrat

B. Ir. Soekarno 

C. Drs. Moh. Hatta

D. Mr. Soepomo 


8. Perhatikan penjelasan Soepomo dalam Sidang kedua BPUPKI berikut:

“Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar Negara Mana Pun 

Tidak Dapat Dimengerti Sungguh-Sungguh Maksudnya UndangUndang Dasar Dari Suatu Negara, Kita Harus Mempelajari Juga. Bagaimana Terjadinya Teks Itu, Harus Diketahui Keterangan-Keterangannya Dan Juga Harus Diketahui Dalam Suasana Apa Teks Itu Dibikin. Dengan Demikian Kita Dapat Mengerti Apa Maksudnya. Undang-Undang Yang Kita Pelajari, Aliran Pikiran Apa Yang Menjadi Dasar Undang-Undang Itu. Oleh Karena Itu, Segala Pembicaraan Dalam Sidang Ini Yang Mengenai Rancangan-Rancangan Undang-Undang Dasar Ini Sangat Penting Oleh Karena Segala Pembicaraan Di Sini Menjadi Material, Menjadi Bahan Yang Historis, Bahan Interpretasi Untuk Menerangkan Apa Maksudnya Undang-Undang Dasar Ini.”

Penjelasan Soepomo tersebut menunjukkan bahwa ….

A. suatu negara merdeka harus memiliki undang-undang dasar

B. dasar-dasar kehidupan bernegara harus dimuat dalam undang-undang dasar

C. betapa pentingnya memahami proses penyusunan undang-undang dasar 

D. setiap warga negara harus terlibat dalam penyuaunan undang-undang dasar


9. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima denga suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal ….

A. 13 Juli 1945

B. 14 Juli 1945

C. 15 Juli 1945

D. 16 Juli 1945


10. Nilai yang bisa kita ambil dari sejarah perumusan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut, kecuali ….

A. cinta tanah air dan bangsa

B. rela berkorban demi bangsa dan negara

C. menghargai dan menghormati perbedaan 

D. berani membela kebenaran dan keadilan


B. Soal Uraian

Petunjuk: Jawablah dengan jelas.

1. Apa pengertian undang-undang dasar itu?

2. Apa alasan suatu negara menyusun undang-undang dasar?

3. Apa maksud dari pernyataan bahwa : Indonesia menganut paham konstitusonalisme? 

4. Jelaskan tiga panitia kecil yang dibentuk BPUPKI pada masa sidang kedua!

5. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok. Apa saja tiga masalah pokok tersebut?


Kunci Jawaban 
1. Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis yang menjadi sumber hukum bagi praturan perundang-undangan lainnya

2. Alasan suatu negara menyusun undang-undang dasar:
- Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya.
- Serta bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut
- Adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas perintah negaranya.
- Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdpat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan.
- Adanya kehendak dari berbagai negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama.

3. Indonesia menganut paham konstitusonalisme adalah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 
Artinya bahwa Undang-undang dasar adalah hukum dasar dalam penyelenggaran bernegara di mana akan menjadi sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tiga panitia kecil yang dibentuk BPUPKI pada masa sidang kedua:
a. Panitia Hukum Dasar dengan 19 anggota yang diketuai Ir. Soekarno
b. Panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang membahas ketentuan lambang negara, negara kesatuan,  sebutan MPR
c. Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo

5. Tiga masalah pokok rancangan Undang-Undang Dasar:
1) Pernyataan tentang Indonesia Merdeka Pembukaan Undang-Undang Dasar Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”, yang isinya meliputi : Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah 
wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.
2) Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
3) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, 
Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

0 komentar:

Post a Comment test