Nov 28, 2022

Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka

Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka



Tren Dan Permasalahan  Hasil  Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan Skor PISA tahun (2000-2018) Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara dalam kemampuan membaca, peringkat ke-72 dari 78 dalam bidang Matematika dan Peringkat ke-70 dari 78 negara dalam bidang sains. 


Selain itu dalam perundungan 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan (vs. 23% rata-rata OECD). Siswa yang sering mengalami perundungan 21 poin lebih rendah dalam membaca1,   merasa sedih, ketakutan,  dan kurang puas dengan hidupnya.  Mereka juga memiliki kecenderungan membolos  sekolah. 


Hanya 29% siswa Indonesia  setuju bahwa 'kepandaian adalah sesuatu yang bisa  berubah banyak' (vs. 63% rata-rata  OECD). 


Siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin lebih  tinggi dalam membaca,  mengekspresikan  ketakutan terhadap  kegagalan  yang lebih  rendah, lebih termotivasi  dan ambisius,  menjadikan pendidikan  sebagai  hal yang  penting


Kurikulum Darurat 

Kondisi learning loss diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19, di mana semua aktivitas pembelajaran dilakukan secara terbatas bahkan daring.

Sebagai usaha dalam pemulihan learning loss tersebut, sekolah dapat megembangkan kurikulum dengan menyederhanakan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut dengan “Kurikulum Darurat”.

Sebesar 31,5% sekolah telah mengadopsi Kurikulum Darurat sejak peluncurannya

Sekolah yang menerapkan Kurikulum Darurat, hanya mengalami learning loss sebanyak 1 bulan. Perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan Kurikulum 2013.

Kurikulum Darurat memiliki materi yang lebih sederhana dan esensial, sehingga dapat menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik dalam menerima dan menyerap pembelajaran.


Kebijakan Merdeka Belajar: Gerakan Transformasi Pendidikan di Indonesia

Ada 22 episode merdeka belajar yang menyentuh berbagai aspek transformasi pendidikan.

Merdeka Belajar mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid.


Tujuan Merdeka Belajar: Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila 

Merdeka Belajar menghendaki pembelajaran sekolah lebih fokus pada hal-hal yang esensial, yaitu kemampuan literasi, numerasi dan penguatan karakter untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.


Profil Pelajar Pancasila itu adalah tujuan besar Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka, Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, muaranya adalah menciptakan profil Pelajar Pancasila.


6 PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berkebinekaan global

Gotong royong

Kreativitas

Kemampuan bernalar kritis

Kemandirian


6 Strategi Dukungan bagi Ekosistem Implementasi Kurikulum Merdeka 

1. Platform Merdeka Mengajar (PMM) Pembelajaran asinkronus dapat dilakukan secara mandiri oleh individu atau komunitas belajar 

2. Seri Webinar

Diselenggarakan oleh Pusat dan UPT 

3. Komunitas Belajar

dalam sekolah* antar sekolah pendidikan daring

4. Narasumber Berbagi Praktik Baik

Narsum yang sudah dikurasi dan tersedia di dalam PMM

5. Helpdesk

Saat ini helpdesk terpusat

Pertanyaan dan konfirmasi pemahaman dari komunitas belajar dan/atau UPT

6. Mitra Pembangunan

Mendukung proses belajar komunitas di tingkat daerah dan/atau tingkat satuan pendidikan (bergantung pada area kerja Mitra)


Secara umum, strategi Satuan Pendidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka  

1.Platform Merdeka Mengajar (PMM) adalah wadah di mana guru dan kepala satuan pendidikan bisa mempelajari bagaimana memahami Kurikulum Merdeka, dengan cara mengakses pelatihan mandiri, mengakses dokumen Kurikulum Merdeka, perangkat ajar, asesmen, serta praktik baik.

2. Untuk memperkuat pemahaman terkait Kurikulum Merdeka,guru dan kepala satuan pendidikan dapat mengikuti Seri Webinar yang membahas seputar Kurikulum Merdeka. 

3. Strategi Komunitas Belajar merupakan strategi yang memberdayakan dan menguatkan ekosistem guru. Pada komunitas belajar, guru dapat saling belajar, mengkonfirmasi pemahaman dan diskusi dari bahan PMM, webinar, atau panduan, serta berbagi praktik baik.

4. Untuk memperoleh inspirasi tentang bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka, guru, kepala satuan pendidikan, atau penggerak komunitas dapat mengundang narasumber untuk berbagi praktik baik ke komunitas belajar maupun ke satuan pendidikan.

5. Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk) dapat guru atau kepala satuan pendidikan akses untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan cepat jika mendapat kendala atau hal yang tidak ditemukan solusinya dalam panduan, PMM, komunitas belajar, atau FAQ yang tersedia.

6. Bagi wilayah atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan mitra pembangunan, guru dan kepala satuan pendidikan dapat menjadikan mitra pembangunan sebagai fasilitator belajar yang dapat membantu dalam menerapkan Kurikulum Merdeka

Permasalahan sekolah penggerak 

Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib yang memerlukan dukungan guru informatika di sekolah selain itu masalah sarana komputer  dengan jumlah yang tidak memadai, dan kalaupun ada spesifikasi yang lama.

Kekurangan guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang Seni. 

Pelaksanaan asesmen awal terkendala dengan tidak adanya tenaga BP/BK sehingga pembelajaran terdiferensiasi menjadi sulit.

Pembelajaran projek (kolaborasi mata pelajaran), terkait alokasi dana bos kinerja  untuk P5 cukup besar sehingga bagi sekolah besar memerlukan dana lebih daripada sekolah kecil.


Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon