Soal PH PPKn Kelas 8 Semester Ganjil Materi Menelaah Peraturan Yang Berlaku di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Friday, September 17, 2021



Soal PH PPKn Kelas 8 Semester Ganjil Materi Menelaah Peraturan Yang Berlaku di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat - Bagi bapak dan ibu guru SMP yang mengajar semester ganjil sudah dilalui beberapa minggu, dan biasanya bapak dan ibu guru akan disibukkan dengan membuat soal untuk penilaian harian yang sesuai dengan kurikulum 2013. 


Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal-soal penilaian harian mata pelajaran PPKn Kelas 8 Semester Ganjil Materi Soal Soal PH PPKn Kelas 8 Semester Ganjil Materi Menelaah Peraturan Yang Berlaku di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat yang mungkin bisa dijadikan referensi. 


Soal Penilaian Harian khususnya pelajaran Soal PH PPKn Kelas 8 Semester Ganjil Materi Menelaah Peraturan Yang Berlaku di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat yang dikutip dari Modul PJJ PPKn Kelas 8 Semester Gasal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 


Berikut soal penilaian harian Soal PH PPKn Kelas 8 Semester Ganjil Materi Menelaah Peraturan Yang Berlaku di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat :


A. Pilihan Ganda:

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang (x) pada huru A, B, C atau D di depan jawaban.

1. Dalam sistem hukum nasional Indonesia UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hukum biasa, melainkan ....

A. sebagai hukum dasar yang tertulis

B. sebagai dasar hukum yang tertulis

C. sumber dari segala sumber hukum

D. sumber hukum bagi undang-undang


2. Landasan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ialah ....

A. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

B. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

C. UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 

D. UU No.12 Th 2011 dan UU No. 15 Th 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


3. Jika suatu undang-undang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dapat dilakukan pengujian atau judicial review. Hal ini merupakan salah satu fungsi undang-undang dasar sebagai ....

A. Alat Kontrol 

B. Acuan Negara

C. Dasar Negara

D. Norma Hukum


4. Warga negara yang akan mengajukan judicial review untuk menguji kesesuaian suatu undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mengajukan permohonannya kepada ....

A. Pemerintah Pusat

B. Komisi Yudisial

C. Mahkamah Agung

D. Mahkamah Konstitusi


5. Warga negara yang akan mengajukan judicial review untuk menguji kesesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang, dapat mengajukan permohonannya kepada ....

A. Pemerintah Pusat

B. Komisi Yudisial

C. Mahkamah Agung

D. Mahkamah Konstitusi


6. Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat warga masyarakat untuk mematuhi, dan dibuat oleh ....

A. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur 

C. lembaga negara atau pejabat yang berwenang

D. DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota


7. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional yang saling menunjang satu sama lain. Hal ini penting dalam rangka ....

A. Mengatasi permasalahan dan meningkatkan kesadaran seluruh warga masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku

B. Mengantisipasi agar tidak timbul permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

C. Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan politik yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

D. Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara


8. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, warga masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Hal ini sesuai dengan asas ....

A. kejelasan rumusan

B. kejelasan tujuan

C. keterbukaan

D. kedayagunaan


9. Perhatikan gambar berikut.



Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk oleh ....

A. Walikota Padang Sidimpuan

B. DPRD Kota bersama Walikota 

C. DPRD, Gubernur dan Walikota 

D. DPRD Provinsi dan Walikota


10. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain ialah ....

A. membatasi hak warga masyarakat untuk merokok di tempat umum 

B. melindungi kesehatan warga masyarakat dari dampak buruk merokok

C. memberikan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah puntung rokok

D. melarang warga masyarakat menjadi perokok karena dapat merusak kesehatan


11. Ketentuan tentang pembentukan Undang-Undang oleh DPR bersama-sama Presiden, diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

A. Pasal 20

B. Pasal 20A

C. Pasal 21

D. Pasal 22


12. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR atau Presiden. Setelah mendapat persetujuan bersama RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Bagimana jika salah satu pihak DPR atau Presiden tidak menyetujui RUU tersebut?

A. RUU tersebut dapat diajukan kembali setelah dilakukan perubahan 

B. RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu

C. RUU tersebut tetap dapat disahkan sebagai Undang-Undang oleh DPR

D. RUU tersebut tidak boleh dibahas bersama lagi oleh DPR dan Presiden 


13. Perhatikan pernyataanberikut!

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Peraturan Pemerintah

3) Ketetapan MPR 

4) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

5) Peraturan Presiden 

6) Peraturan Daerah Provinsi 

7) Peraturan daerah Kabupaten/Kota 

Berdasarkan pernyataan tersebut, urutan yang benar dari Peraturan Perundang-undangan RI menurut ketentuan yang berlaku saat ini ditunjukkan pada nomor-nomor ....

A. (1); (3); (4); (2); (5); (6); dan (7)

B. (1); (2); (3); (4); (5); (6); dan (7)

C. (1); (3); (2); (4); (5); (6); dan (7)

D. (1); (4); (3); (2); (5); (6); dan (7)


14. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa ....

A. peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan di bawahnya

B. peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya

C. undang-undang merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi bagi peraturan-peraturan lainnya

D. peraturan perundang-undangan terdiri atas peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah


15. Perhatikan informasi berikut!



Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas berdasarkan data tersebut adalah ....

A. memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku pelanggaran 

B. memperbaiki jalan, sarana prasarana, dan memperbanyak rambu lalu lintas

C. memberikan pendidikan karakter kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas

D. memberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan kepada pelaku pelanggaran


B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan jelas.

1. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional?

2. Apa landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan?

3. Jelaskan tiga asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Berikan satu contoh pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan satu contoh undang-undang untuk melaksanakannya.

5. Bagaimana cara meningkatkan komitmen warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan? Jelaskan.



Kunci Jawaban Uraian 

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis 

yang memuat norma hukum. Mengikat warga 

masyarakat untuk mematuhi. Dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang. 


UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas 

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan”


Alternatif jawaban (pilih tiga)

a. Kejelasan tujuan; tujuan peraturan harus jelas

b. Kelembagaan/pejabat pembuat; harus sesuai 

kewenangannya

c. Dapat dilaksanakan: peraturan hars dapat dilaksanakan 

oleh masyarakat

d. Rumusan harus jelas

e. dst


UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 31 

Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat 

Pendidikan”

 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem 

Pendidikan Nasional”


Upaya untuk meningkatkan komitmen warga masyarakat 

agar mematuhi peraturan perundang-undangan antara 

lain dapat dilakukan melalui pemahaman peraturan, 

pendisiplinan (tindakan tegas terhadap pelaku 

pelanggaran) dan sebagainya. 


0 komentar:

Post a Comment test