Soal PAS PPkn Kelas 9 SMP Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2022/2023

Soal PAS PPkn Kelas 9 SMP Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2022/2023 - Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) sangat berarti bagi bapak dan ibu guru untuk dijadikan referensi pada saat Penilaian Akhir Semester tahun depan.

Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal, dan kunci jawaban PAS PPKn SMP Kelas 9 kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2022/2023, serta dilengkapi dengan kisi-kisi penulisan soalnya.

Berikut Soal dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester PAS PPKn SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2022/2023 :

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo (S.M. Kartosuwiryo). Pada masa pergerakan nasional, Kartosuwiryo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang cukup disegani. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kartosuwiryo mendirikan sebuah pesantren di Malangbong, Garut, yaitu Pesantren Sufah. Pesantren Sufah selain menjadi tempat menimba ilmu keagamaan juga dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Hizbullah dan Sabilillah. Dengan pengaruhnya, Kartosuwiryo berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari pasukan Tentara Islam Indonesia (TII).

Pada tahun 1948 Pemerintah RI menandatangani Perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini kemudian dianggap Kartosuwiryo sebagai bentuk pengkhianatan Pemerintah RI terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Bersama kurang lebih 2000 pengikutnya yang terdiri atas laskar Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwiryo menolak hijrah dan mulai merintis gerakan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). (sumber : https://www.detik.com/edu).

Pemberontakan yang dilakukan Darul Islam /Tentara Islam Indonesia mempunyai tujuan….

A. Mengubah dasar negara Pancasila dengan paham Komunis

B. Mengganti ideologi Pancasila dengan Syariat Islam

C. Mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda

D. Mengoreksi pemerintah pusat pada saat dipimpin Presiden Soekarno

2. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni presiden. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Terdapat lembaga tinggi negara yang ada saat periode Indonesia era demokrasi terpimpin, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin di antaranya :

1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia

2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. ( Sumber : https://www.hukumonline.com ).

Pada masa demokrasi terpimpin dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

A. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950

B. Pembubaran Badan Konstituante

C. Mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda

D. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. XX/1963

3. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin menjadi lebih demokratis di pemerintahan Orde Baru.

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Program Pembangunan yang tertuang di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan.

Harapan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan antara lain karena ....

A. Presiden berasal dari militer

B. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan baik

C. Presiden lemah dalam mengontrol lembaga negara lainnya

D. Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini :

1. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar

2. Diciptakan oleh negara

3. Merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat

4. Milik seluruh rakyat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat

5. Merupakan cita-cita satu kelompok untuk mengubah dan memperbarui masyarakat

Ciri khas ideologi bersifat terbuka ditunjukkan oleh nomor ….

A. 1, 3, dan 4

B. 1, 2, dan 4

C. 1, 2, dan 3

D. 2, 3, dan 4

5. Pancasila sebagai ideologi terbuka hadir dengan kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Pancasila berakar dari falsafah bangsa sehingga memenuhi syarat menjadi ideologi terbuka.

Keterbukaan Pancasila itu mengandung makna bahwa….

A. Ideologi Pancasila berakar dari nilai-nilai yang dipaksakan oleh negara

B. Nilai dasar Pancasila bersifat tidak tetap dan melekat pada kelangsungan hidup Negara

C. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman

D. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tantangan nyata

6. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai dasar yang tertuang dalam kelima silanya. Salah satunya adalah nilai dasar kemanusiaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk….

A. Sikap kekeluargaan dan tolong menolong antar sesama tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

B. Sikap religius dan saling menghormati antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME.

C. Cinta tanah air dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya.

D. Menerapkan pola hidup sederhana, bekerja keras, berlaku adil dan menghargai karya orang lain.

7. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum ditunjukkan pada gambar ….

8. Setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam undang- undang. Salah satu hak dan kewajiban warga negara tersebut adalah berpartisipasi dalam sistem politik. Hal tersebut juga disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi rakyat dalam kegiatan politik negara sudah selayaknya dilakukan. Hal ini karena Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan kegiatan….

A. Membersihkan lingkungan sekolah

B. Mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru

C. Mengikuti pemilihan ketua OSIS

D. Menghormati Bapak/Ibu guru di sekolah

9. Masuknya budaya barat ke Indonesia melalui melalui teknologi, budaya dan sosial saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya terutama pengaruh budaya barat. Kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Sistem sosial budaya dalam masyarakat perlu dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap sosial dan budaya dari barat yang dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah….

A. Kekeluargaan dan gotong royong

B. Sikap feodal, eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit

C. Semangat bekerja keras, disiplin dan sikap ilmiah (rasional)

D. Pergaulan bebas di kalangan remaja dalam menunjang modernisasi

10. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal ….

A. 27 ayat 2

B. 28 ayat 1

C. 29 ayat 2

D. 30 ayat 1

11. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Kalimat di atas terdapat dalam salah satu alinea Pembukaan UUD Negara R.I Tahun 1945 yang mengandung makna bahwa .…

A. Kemerdekaan harus diperjuangkan semua bangsa agar menjadi negara terhormat

B. Bangsa Indonesia sangat membenci penjajahan karena telah menyengsarakan rakyat

C. Kemerdekaan adalah hak universal yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak lama

D. Kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan

12. Perhatikan makna alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini!

1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan

2. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

3. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan

4. Pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia

5. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Dari pernyataan di atas yang termasuk makna alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditunjukkan dengan nomor ….

A. 1, 2, dan 3

B. 1, 3 dan 5

C. 2, 4 dan 5

D. 3, 4 dan 5

13. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan yang dicapai bukan semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, melainkan juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, merupakan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ....

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

14. Pokok pikiran pertama Undang-Undang Negara R.I tahu 1945 berbunyi “ Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan”. Pernyataan kalimat yang kurang sesuai dengan pokok pikiran pertama adalah…

A. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya

B. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan negara

C. Negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis

D. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu

15. Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur, taqwa kepada tuhan Yang Mah Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan kalimat tersebut sesuai dengan pokok pikiran……pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

A. Kesatu

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

16. Arti penting pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 secara yuridis adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi adalah….

A. Pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah satu-satunya hukum yang harus ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

B. Pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai luhur Pancasila

C. Pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis saja.

D. Pokok pikiran Pembukaan UUD Tahun 1945 harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia

17. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan berkeadilan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sikap positif dari pokok pikiran keadilan sosial Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di lingkungan keluarga sesuai dengan gambar….

18. Sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bangsa dan bernegara dapat ditunjukkan pada gambar…

19. Berdasarkan gambar disamping melaksanakan kegiatan mengaji bersama di sekolah merupakan bentuk perwujudan dari pokok pikiran ke………Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

20. Pak Aditia seorang anggota legislatif di daerah Kabupaten Indramayu memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan umum beberapa waktu yang lalu. Dengan terpilihnya Pak Aditia, warga daerah Indramayu telah mewakilkan aspirasinya kepada perwakilan yang terpilih. Sistem Demokrasi dari deskripsi tersebut termasuk dalam demokrasi ...

A. Terbuka

B. Umum

C. Langsung

D. Perwakilan

21. Dalam teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, alasannya adalah...

A. Kedaulatan ada pada hukum Negara

B. Negara mendapatkan kekuasaan dari Tuhan

C. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat

D. Hanya mutlak tunduk kepada Presiden

22. Pada masa pemberlakuan UUDS 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Perhatikan pernyataan di bawah ini:

1. Pembubaran badan konstituante;

2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI

3. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD Sementera 1950;

4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS); pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

5. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat ditunjukkaan pada nomor….

A. 1, 2, dan 3

B. 1, 3, dan 4

C. 2, 3, dan 4

D. 3, 4, dan 5

23. Perhatikan prinsip-prinsip kedaulatan berikut ini!

1. Negara Indonesia adalah negara hukum

2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden

3. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik

4. Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR

5. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

6. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR

Berdasarkan pernyataan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor ….

A. 1, 2, 3 dan 5

B. 1, 4, 5 dan 6

C. 2, 3, 4 dan 5

D. 2, 3, 5 dan 6

24. Perhatikan wewenang berikut ini!

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

2. memberikan grasi dan rehabilitasi kepada narapidana

3. melantik presiden dan wakil presiden pemenang pemilu

4. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

5. mengajukan usul rancangan undang-undang

Pernyataan yang menunjukkan wewenang Majelis Perwakilan Rakyat sesuai UUD Tahun 1945 hasil amandemen ditujukkan oleh nomor....

A. 1, 2 dan 3

B. 1, 2 dan 4

C. 1,3 dan 4

D. 2,4 dan 5

25.Lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dan daerah yaitu :

1. Presiden

2. Majelis Perwakilan Rakyat

3. Gubernur

4. Dewan Perwakilan Rakyat

5. Bupati

6. Wali Kota

Dari data di atas yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan ditunjukkan dengan nomor ....

A. 1, 2, 4 dan 5

B. 2, 3, 4 dan 5

C. 1, 3, 5 dan 6

D. 2, 3, 4 dan 6

II. Jawablah Pertanyaan ini dengan benar!

26. Dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Berikan 2 kegiatan partisipasi dalam usaha pembelaan negara yang dapat dilakukan masyarakat?

27. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan negara Indonesia yang hendak diwujudkan sebagai arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Coba temukan tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

28. Berikan 2 contoh sikap positif pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan sekolah?

29. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Gambar di samping merupakan contoh musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat.

Musyawarah mufakat merupakan pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga tercapai kebulatan pendapat.

Dari deskripsi tersebut, coba tentukan 2 prinsip musyawarah mufakat yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila?

30. Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, semakin mencoreng dunia peradilan. Dari sepuluh orang tersebut, satu di antaranya merupakan Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati. Peristiwa ini semakin memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman benar-benar mengkhawatirkan. Kasus ini juga setidaknya menambah panjang daftar hakim yang terjerat korupsi. ( Sumber : www.antikorupsi.org )

Dengan melihat kasus di atas, lembaga negara Komisi Yudisial sebagai lembaga baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya tidak diintervensi oleh pihak lain dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Coba kemukakan wewenang Komisi Yudisial sesuai yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?